Kebijakan Pemerintah yang menyangkut Kawasan Industri tidak terlepas dari Kebijakan Makro Ekonomi. Zona Ekonomi Internasional yang terinspirasi oleh tujuh perusahaan pengelola kawasan industri di kawasan Cikarang Bekasi memberikan warna baru. Pemerintah tentu akan mendukung gagasan tersebut.Fachmi Idris, Menteri Perindustrian RI, sangat mendukung upaya pemberianstatus khuhus kepada ketujuh kawasan tersebut, yaitu Specific Economic Zone (SEZ). Tujuan utama dari pembentukan SEZ adalah dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor dan arus investasi dengan memberikan pelayanan pemerintah yang terintegrasi dan cepat, seperti perijinan, pengurusan dokumen eksport, dan atribut lain. Hal lain yang utama adalah tujuan penciptaan lapangan kerja. (Zona Ekonomi Internasional, Info Industri, April 2008)
Kebijakan makro pemerintah yang lain menurut kami harus bisa berjalan beriringan.
Berikut beberapa contoh kebijakan makro yang berkaitan dengan kawasan industri, yang menurut pandangan kami bisa mendongkrak gairah investasi:
1. Kebijakan Fiscal.
Kebijakan Sunset Policy hanya bersifat administratif saja, tidak terlalu berdampak pada pergerakan arus investasi ke dalam negeri. Pemerintah harus lebih berani memberikan kebijakan seperti Tax Holiday yang pernah diterapkan beberapa tahun lalu untuk lebih menggairahkan PMA ke dalam negeri. Selain itu perlu dilakukan Tax Reform seperti yang pernah dilakukan pemerintah pada tahun 1980-an. Dampaknya mungkin akan berbeda dibandingkan hanya mempermudah administrasi pengurusan eksport.
2. Kebijakan Investasi bagi PMA
Kran batasan investasi mayoritas bagi PMA perlu diperbaharui, sehingga Indonesia menjadi tempat yang menarik untuk melakukan investasi. Bagi PMA diberikan keleluasaan untuk bisa memiliki saham mayoritas atau diatas 50%. Vietnam sebagai salah satu contoh yang menerapkan kebijakan ini. Kepemilikan ini berpengaruh terhadap semangat investasi dan akan menggairahkan kembali arus dana ke Indonesia.
3. Kemudahan dan fasilitas ekspor
Pemerintah ikut mendukung dan dapat mempermudah kran ekspor ke negara-negara maju ataupun ke negara-negara berkembang. Tanpa dukungan dari pemerintah, akan sulit bagi pengusaha untuk merealisasikan niatannya.
Prosesnya mungkin tidak menjadi masalah, tetapi pengusaha harus mengurus sendiri, yang berarti bahwa pengusaha harus mengeluarkan dana yang berdampak pada nilai jual di luar negeri. Dan yang terjadi apabila nilai jual terlalu tinggi, dapat dipastikan akan sulit bersaing dengan pengusaha yang berbiaya lebih rendah dari pengusaha Indonesia.
Kebijakan-kebijakan lain yang ikut mendukung Kebijakan Makro, antara lain:
1. Pembersihan Pungutan Liar
Biaya overhead yang paling tinggi adalah adanya pungutan liar yang tidak jelas muaranya. Mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi hingga pendistribusian barang jadi, semua mengeluarkan dana siluman yang tidak sedikit. Pemerintah dengan perangkat yang dimilikinya masih mempunyai idealisme untuk membersihkan pungutan liar ini.Hal ini perlu dilaksanakan secara konsisten di semua sektor dan diberantas sampai ke akar-akarnya.
2. Dukungan kemudahan pengurusan administrasi ke instansi-instansi pemerintah / terkait.
Banyak sekali pengurusan administrasi sampai saat ini terlalu mahal dan terkesan mengada-ada. Sehingga kalau kita berurusan dengan suatu instansi harus mengeluarkan biaya ekstra, walaupun dengan terus terang di depan loket layanan ditulis gratis.
Prakteknya memang harus mengeluarkan dana ekstra, kalau tidak, kita tidak bisa berharap pengurusan berjalan lancar.
3. Kebijakan-kebijakan lain yang mendukung…
Eof.
Jakarta FOOTNOTE 